Forum tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Acara ini juga menindaklanjuti surat edaran Nomor BM.02.01/UE/K/2025 dan 457/B-BM.02.01/UE/K/2025 tentang Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan agenda strategis ini.
Dalam sambutannya, perwakilan BKN menekankan bahwa meritokrasi bukan hanya sekadar sistem penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi nasional. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, sekaligus meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP. M.M. M.Si. menyampaikan dukungannya terhadap penerapan sistem merit yang kuat dan konsisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Menurutnya, pembangunan meritokrasi adalah kebutuhan mendesak dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional.
"Sistem merit adalah fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang berintegritas, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siap berkomitmen untuk terus memperbaiki manajemen SDM aparatur dengan mengacu pada prinsip-prinsip meritokrasi," ujar BBS.
la juga menambahkan bahwa kehadirannya bersama Sekda adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung penuh transformasi manajemen ASN yang digagas oleh BKN dan Kementerian PAN-RB.ungkapnya (Noval)
Social Header