DPRD kabupaten Muaro Jambi Menggelar Rapat kerja pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap 5 Ranperda kabupaten Muaro Jambi

 

Lintasprovinsi.com , MUARO JAMBI -DPRD kabupaten Muaro Jambi Menggelar Rapat kerja pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap 5 Ranperda kabupaten Muaro Jambi. bertempat di ruang utama sidang DPRD kabupaten Muaro Jambi.Senin 15/09/2025.Rapat Paripurna DPRD kabupaten Muaro Jambi yang di pimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta S.ag

Untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta S.Ag menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat mengapresiasi atas kedatangan Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H.Mahir dan segenap unsur Wakil ketua DPRD kabupaten Muaro Jambi serta para Anggota DPRD kabupaten Muaro Jambi dan seluruh jajaran OPD Terkait dan para tamu yang lainnya.

Dalam Rapat Paripurna ini, hampir semua fraksi-fraksi yang ada DPRD Kabupaten Muaro Jambi memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah, dimana APBD Kabupaten Muaro Jambi harus digunakan tepat sasaran jangan sampai disalah gunakan.

Seperti yang disampaikan oleh fraksi PAN, dimana Fraksi ini menyoroti berbagai permasalahan di Kabupaten Muaro Jambi, seperti sampah yang selalu menjadi Polemik ditengah masyarakat, infrastruktur, kesehatan dan lain sebagainya.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tambahan dari alokasi anggaran daerah yang sudah ditetapkan agar kebutuhan prioritas pembangunan pada sektor infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan sanitasi kesehatan, serta program-program lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muara Jambi.Fraksi PAN juga mendukung tiga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, untuk dibahas sesuai dengan aturan yang berlaku sepanjang untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Muaro Jambi," kata Ulil Amri juru bicara fraksi PAN.

Kritikan dan saran juga disampaikan oleh fraksi PDI-P, dimana mereka meminta agar dana yang dialokasikan untuk tahun 2026 mendatang bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, pihaknya juga memberikan saran agar tidak ada yang namanya PPPK paruh waktu. Semua PPPK disamakan agar kinerja mereka tetap semangat.

"Kalau bisa tidak ada lagi yang paruh waktu," kata Usman Khalik, juru bicara fraksi PDIP.

Hampir semua fraksi memberikan saran pendapat yang hampir sama, dimana dana harus tepat sasaran.(Noval)